PENAJAM-Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) H Tohar berharap bisa secara bersama-sama mencermati draf dan rancangan dari program pelatihan berkaitan dengan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup), tentan Pencegahan Stunting dan program kependudukan, yang nanti pada saatya akan menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi semua dins terkait dalam rangka melaksanakan tugas pokok-fungsi dimasing-masing satuan organisasi yang ada kaitannya dengan program kependudukan.
Hal ini disampaikan Tohar pada sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang percepatan penurunan dan percepatan dan pencegahan stunting, pedoman pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di desa, serta implementasi proyek perubahan pemberdayaan masyarakat, di Aula lantai 3 Kantor Bupati, Selasa (12/11).
“Dalam pencegahan stunting di Kabupaten PPU, program kependudukan itu bersipat prismatic, tapi yang mengarah kepada penduduk dan kependudukan itu menyebar faktornya, oleh karena itu keterlibatan stake holder menjadi keniscayaan, sehingga dilibatkan berbagai komponen yang menurut perkiraan kita punya program dan kegiatan, punya tugas pokok fungsi dan peranan yang ada kaitannya dengan program kependudukan,” terang Tohar.
Menurutnya, Stunting merupaka akibat, makanya kalau pencegahan stunting logika berpikir bagaimana program kependudukan ini bisa berjalan, sehingga dengan berjalannya program kependudukan antisipasi atau pencegahan stunting ini bisa dilakukan, tempatkan akibat itu di belakang, konsen dan focus bagaimana dengan program kependudukan.
“Ketika kita berbicara kependudukan, yang menjadi titik sentral kependudukan adalah keluarga, nah sekarang bagaimana fungsi keluarga agar bisa berjalan, coba kita tilik dari 10 program PKK adakah didalamnya tercantum program keluarga, kawan-kawan yang berkutat dilingkungan SKPD yang berkaitan dengan kesehatan, kalau kita sadar sebetulnya yang harus kita upayakan adalah upaya preventif dan promotif, yang jadi sasaran adalah tentu keluarga,” terangnya.
Ibu-ibu para kader Posyandu, dan kader KKBB lanjutnya, yang menjadi focus juga keluarga, nah disinilah tinggal berbagi peran, kawan-kawan yang ada di lingkup dinas kesehatan mengambil peran apa terhadap program kependudukan, sehingga pada saatnya nanti bisa merangkum, program kependudukan ini semua agar bisa mengarah pada focus yang sama.
“Saya minta kepada seluruh lurah/kepala desa bersama untuk men ser pengetahuan ini dalam rangka merumuskan RKPDes nya sehingga ada penjelasan dan ada angkanya dalam APBDes, satu dalam catatan ketika ini nanti dituangkan dalam APBDes, kepala desa harus menelisik dan harus mengidentifikasi hal-hal yang melatar belakangi program itu, kalau terkait dengan penanggulangan, diantaranya adalah latar belakang ekonomi kerluarga yang signifikan, untuk itu mesti harus menyentuh kekuatan ekonominya yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga kepala desa/lurah faham terhadap siapa calon penerima manfaat yanga paling berhak di desanya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keularga Berencana, Kabupaten PPU Riviana Noor melaporkan dalam kurun 2018 ditetapkan 13 lokus Stunting dan telah terbentuk 13 Kampung Keluarga Berencana (KB), tahun 2019 ini dilaporkan telah terbentuk sebanya 31 Kampung KB, dan pada 2010 nanti dipastika Pemerintah di melalui Dinas terkait akan mengajak mesyarakat untuk bersama sama mencegah stunting.
“Pemerintah sangat mendukung upaya percepatan, pencegahan, penurunan angka stunting, dan menciptakan keluarga sejahtera berkualitas yang bebas stunting,” ungkap Riviana. (Helena/humas8)