PENAJAM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, secara resmi membuka Sosialisasi Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Acara ini berlangsung di Hotel Aqila, Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, pada Rabu pagi (23/7/2025).
Dalam sambutannya, Tohar menegaskan pentingnya menjaga harmoni antar umat beragama di tengah keberagaman Indonesia. Ia menekankan bahwa perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan alasan perpecahan.
“Istilah moderasi beragama mari kita maknai secara proporsional. Inti dari moderasi adalah keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama masing-masing, serta tumbuhnya sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain,” tegas Tohar.
Tohar juga mengajak seluruh peserta untuk menerapkan nilai-nilai agama secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. “Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi wasilah bagi kita semua, menjadi referensi yang memadai untuk mempraktikkan nilai-nilai agama dalam dunia empirik kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran umat beragama mengenai pentingnya moderasi beragama sebagai fondasi penguat persatuan dan kesatuan bangsa. Tema yang diusung dalam sosialisasi ini adalah “Peningkatan Moderasi Beragama untuk Memperkuat Persatuan dan Kesatuan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Acara ini dihadiri oleh Plt. Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Kesbangpol Prov. Kaltim, Tri Atmaji, Sekretaris Badan Kesbangpol Prov. Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan (mewakili Kepala Badan), Kepala Kemenag PPU, H. Muhammad Syahrir, Ketua FKUB Prov. Kaltim, KH. Muhammad Rasyid, serta berbagai tokoh agama, pengurus FKUB Kabupaten PPU, majelis keagamaan, dan organisasi keagamaan se-Kabupaten PPU.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan tercipta ruang dialog antarumat beragama yang saling menghargai, membangun toleransi, serta memperkuat kohesi sosial demi kemajuan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Humprot/DiskominfoPPU)