PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan, Penguatan Kualitas Perencanaan, dan Pengendalian Risiko Fraud, bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU pada Rabu (8/10/25).
Kegiatan ini diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, dengan menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Edy Suharto.
Dalam sambutannya, Inspektur Daerah Kabupaten PPU, Budi Santoso, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, strategi pencegahan, deteksi dini, serta tindak lanjut atas temuan pengawasan.
“Perencanaan yang berkualitas harus selalu diiringi dengan pengendalian risiko yang terukur. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP, tingkat maturitas SPIP Kabupaten PPU pada tahun 2024 masih berada pada level 2, indeks efektivitas pengendalian korupsi di level 1, dan manajemen risiko di level 2. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting sebagai upaya kita bersama untuk meningkatkan penilaian pada ketiga aspek tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut Budi menyampaikan bahwa sejumlah langkah telah dilakukan, antara lain bimbingan teknis dan asistensi penelusuran dokumen manajemen risiko, pembangunan zona integritas di RSUD serta rencana pengembangan ke DPMPTSP dan OPD pelayanan publik lainnya, serta perubahan regulasi kepala daerah terkait manajemen risiko sesuai dengan rekomendasi BPKP.
Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu memahami pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, dapat mengidentifikasi potensi risiko fraud pada unit kerja masing-masing, serta menyusun langkah mitigasi yang realistis dan terukur.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Bapak Tohar, dalam sambutannya menegaskan bahwa setiap pimpinan memiliki fungsi pokok manajemen, salah satunya adalah perencanaan.
“Penilaian SPIP setiap tahun didasarkan pada program dan kegiatan yang berasal dari perencanaan. Perencanaan yang berkualitas adalah perencanaan yang mampu menyelesaikan persoalan sekaligus menjawab kebutuhan unit kerja,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten PPU untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta berintegritas, guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik. (Sha/*DiskominfoPPU)