Penajam – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin membuka Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Penguatan Kapasitas Fiskal dan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD dan DBH) untuk Mewujudkan PPU yang Unggul, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibukota Nusantara.” Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten PPU pasca penetapan IKN.
FGD diikuti oleh seluruh perangkat daerah PPU, Selasa (21/10/2025) di aula lantai III Kantor Bupati. Hadir pula dalam kesempatan ini, perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Mulyono, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ervan Arumansyah, dan Tenaga Ahli Universitas Mulawarman.
Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa pasca penetapan IKN, PPU sebagai Gerbang Nusantara dituntut untuk memiliki kesiapan fiskal dan kemampuan pengelolaan keuangan yang kuat, transparan, dan berdaya saing. Ia menyebut penguatan PAD dan DBH dapat memperluas ruang fiskal. Tetapi, pada saat ini, struktur PAD PPU masih didominasi sektor tradisional dan belum sepenuhnya menggambarkan potensi riil ekonomi daerah. Di sisi lain, perubahan kebijakan fiskal nasional serta dinamika hubungan keuangan pusat dan daerah menuntut adaptasi yang cepat dan perencanaan yang matang.
“Kita diharapkan dapat berdiskusi secara terbuka, bertukar gagasan, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang konkret untuk memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan, sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berbasis pada sumber daya unggulan daerah,” ucapnya.
Ia menyebut perlu adanya sinergi antarperangkat daerah, perbaikan basis data fiskal, dan perluasan ruang inovasi pembiayaan pembangunan, termasuk melalui skema Public Private Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia berharap FGD ini dapat menjadi pijakan bagi peningkatan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat PPU.(Nis/*DiskominfoPPU)