PENAJAM – Jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk membahas persiapan pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (29/8/2025).
Rombongan yang dipimpin Direktur Pelayanan Kemenkumham Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM RI, Dr. Osbin Samosir, diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Nicko Herlambang, bersama jajaran Pemkab PPU di Kantor Bupati.
Dalam sambutannya, Tohar menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan Presiden yang bersifat perintah sehingga tidak perlu diperdebatkan. Menurutnya, tugas pemerintah daerah adalah memastikan aspek teknis dan operasional berjalan baik di lapangan.
“Kebijakan Presiden adalah perintah, tidak perlu diperdebatkan. Yang harus kita bahas adalah teknis pelaksanaan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di lapangan,” ujar Tohar.
Ia mengingatkan bahwa tantangan utama terletak pada teknis penyediaan makanan bagi ribuan penerima manfaat. Proses memasak sejak dini hari, pengemasan, hingga distribusi tepat waktu menjadi faktor penting agar makanan tetap layak konsumsi.
“Jika penanganan kurang tepat, kualitas makanan bisa menurun bahkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan,” tambahnya.
Selain itu, Tohar menekankan pentingnya melibatkan petani lokal dalam rantai pasok program MBG. Namun, keterlibatan tersebut harus tetap memperhatikan stabilitas harga pasar agar tidak menimbulkan gejolak inflasi.
“Program ini harus berjalan seiring dengan stabilitas pangan dan inflasi daerah. Petani kita harus mendapat manfaat, tetapi pasar umum jangan sampai terganggu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya setiap Satuan Penyedia Pangan Bergizi (SPPB) memiliki wilayah tangkapan (catchment area) yang jelas untuk memastikan distribusi merata dan tepat sasaran.
Sementara itu, Dr. Osbin Samosir menegaskan bahwa Kemenkumham berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden, termasuk pelaksanaan MBG di seluruh daerah. Ia menyebut PPU menjadi wilayah strategis karena berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kemenkumham memiliki komitmen kuat mendukung kebijakan Presiden, termasuk program MBG di seluruh Indonesia. Kami sangat mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten PPU dalam menyukseskan program ini,” ujarnya.
Osbin juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas serta keamanan makanan agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan, sekaligus memastikan distribusi tepat waktu mengingat jumlah penerima manfaat di tiap daerah mencapai ribuan siswa.
(Humas6/DiskominfoPPU)