Penajam, Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H Hamdam melakukan Kunjungan Kerja di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu didampingi Kepala Dinas BPMPD Dul Azis, Kepala Dinas Dukcapil Suyanto, Kepala Dinas Kesehatan dr Wayong, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Surito, Sekretaris Satpol PP H Ismail, serta beberapa unsur Organisasi Perangkat Daerah, dan disambut oleh Camat Babulu Margono Hadisusanto, Kepala Desa Babulu Laut Sahudi, sejumlah perangkat desa, Masyarakat Babulu Laut dan undangan lainnya di Gedung Pertemuan Kantor Desa Babulu Laut, Selasa (16/7).
Seperti biasa, sebelum kegiatan dimulai, Wakil Bupati menyerahkan secara simbolis kurang lebih 821 Kartu BPJS PBI APBD yang telah selesai cetak kepada Kepala Desa Babulu Laut Sahudi.
Dalam sambutannya, Hamdam mengatakan bahwa tahun 2019 ini, Pemeritah akan mensubsidi, memberikan bantuan kepada anak-anak yang akan masuk sekolah TK, SD dan SMP sederajat berupa perlengkapan sekola seperti baju seragam, sepatu, tas dan buku.
“Namun bagi siswa swasta serta siswa SMA, SMK dan Aliyah belum bisa diberikan subsidi seperti yang disebutkan karena sekolah tersebut menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, meski demikian untuk tahun depan Pemerintah Kabupaten tetap akan memikirkannya, dengan persyaratan bagi pemilik sekolah swasta, SMA, SMK dan Aliyah agar membuat permohonan sesuai yang dibutuhkan murid,” tandasnya.
Terkait infrastruktur secara umum Desa Babulu Laut patut berbangga dan berbahagia karena ada 3 unsur Pimpinan di DPRD saat ini, berasal dari Dapil Waru-Babulu.
“Nah oleh karena itu, jika kedepan desa Babulu Laut ini tidak maju pembangunannya, Wakil Bupati Hamdam Menuding, sungguh terlalu, dan Insya Allah dalam waktu dekat Desa Babulu Laut akan segera menikmati air bersih.” Jelas Hamdam.
Sementarabitu dalam sesi tanya jawab, Suryansyah warga RT 11 Desa Babulu Laut, meminta kepada Pemerintah Daerah PPU agar ada pengawasan terhadap sejumlah proyek, maupun kegiatan pembangunan fisik yang ada di Desa Baulu Laut, karena menurut Suryansyah setiap kegiatan pembangunan di desanya terkesan kurang pengawasan dan tidak transparan, iapun meminta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan uang Negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat harus terkontrol, transparan.
“tiap kegiatan proyek, pelaksananya harus menunjukkan plang yang memuat skema pembiayaannya agar seluruh warga desa mengetahui berapa besaran nilai yang dihabiskan oleh sebuah proyek dan siap pelaksananya.” pungkasnya. (humas8/Helena)