Tak Memiliki IMB, Tower Telekomunikasi disegel Satpol PP

PENAJAM  –  Tower telekomunikasi di RT 3, Desa Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PPU, Rabu  (12/12).

 

Penyegelan menara telekomunikasi ini dipimpin langsung oleh Kasatpol PP PPU Adriani Amsyar dan disaksikan oleh pihak Dinas Kominfo dan Koordinator Mini SME Area Kalimantan PT Telkom, Infra Ahmad Hafi Purnomo.

 

Tower penguat sinyal 3G telah beroperasi sejak 2017. Namun, tower ini tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), sehingga pemerintah daerah melakukan penyegelan. Kasatpol PP PPU Adriani Amsyar mengatakan, pemerintah daerah telah memberikan teguran agar pihak pengelola mengurus perizinan. Tetapi, tidak dipenuhi sampai sekarang. Sehingga operasi tower tersebut dihentikan sementara sampai pihak pengelola melengkapi IMB.

“Sampai saat ini tidak melengkapi perizinannya. Jadi, tower itu disegel. Kami juga koodinasi dengan PLN untuk memutus sementara aliran listriknya,” kata Adriani Amsyar.

 

Ia menekankan, pemilik tower diharapkan segera melengkapi perizinan. Jika tidak, maka Satpol PPU akan melakukan pemutusan permanen atau membongkar tower tersebut.

 “Kami berharap secepatnya dilengkapi syarat-syarat permohonan IMB. Kalau sudah memilik IMB, mereka mengajukan permohonan lagi ke Satpol PP untuk membuka segelnya. Kalau terlalu lama, imbasnya juga ke masyarakat,” tuturnya.

 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi, apabila dalam jangka waktu tiga bulan tidak melengkapi perizinanyakni IMB, maka tower telekomunikasi tersebut akan dibongkar dan dikenakan denda maksimal Rp 50 juta.

 “Sebaiknya cepat diurus IMB-nya. Jangan sampai menara telekomunikasi ini dirobohkan,” terang Adriani Amsyar.

 

Sementara itu,  Koordinator Mini SME Area Kalimantan PT Telkom Infra Ahmad Hafi Purnomo mengatakan, pihaknya tidak mengurus IMB karena berpedoman terdapat keptusan bersama empat menteri terkait dengan menara telekomunikasi. Pembanguan telekomuniasi di bawah enam meter maka tidak perlu ada IMB. Hal tersebut untuk mempercepat program sinyal 3G seluruh Indonesia.

“Kami membangun tower penguat sinyal dan 3G ini atas permintaan masyarakat setempat. Biar warga bisa menggunakan internet dengan lancar,” terangnya.

 

Namun, pihaknya tetap akan mematuhi Perda yang berlaku di PPU. Hafi menyatakan, pihaknya akan mengurus perizinan tersebut. Karena syarat-syarat IMB telah terpenuhi. Karena telah mengantongi surt rekomendasi dari RT, lurah dan camat.

“Dokumen untuk permohonan IMB sudah lengkap. Mungkin dalam dua minggu kedepan sudah ada IMB-nya. Satpol PP melakukan penyegelan, karena dari awal memang tidak ada IMB-nya. Teguran dari Satpol PP ini langsung kami tindak lanjuti,” tandasnya. (Helena)