Tahun 2018, Penyuluh KKBPK Menjadi Pegawai Pusat

Penajam, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar pembinaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (kkbpk) bagi petugas lapangan kb. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan Bapelitbang Kabupaten PPU , Kamis 30/11/2017 dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas P3AP2KB, Ir. Riviana Noor, MT.

Dalam sambutannya Riviana menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kerjasama BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dengan DP3AP2KB Kabupaten PPU untuk berdialog tentang Perka BKKBN 12 tahun 2017 tentang pendayagunaan tenaga penyuluh kkbpk, SIM SDM dan Perka Tunkin penyuluh kkbpk, manajemen PAK dan E-visum serta mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan bagi tenaga penyuluh kkbpk.


Penyuluh kkbpk yang telah berubah statusnya menjadi pegawai pusat , lebih lanjut Riviana menjelaskan bahwa mulai tahun 2018 penggajian tenaga penyuluh kkbpk tidak menjadi tanggungjawab daerah lagi namun pengawasan dan pengendalian tenaga penyuluh kkbpk masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Oleh karena itu akan semakin banyak tugas yanga akan diemban oleh DP3AP2KB Kabupaten PPU, ” ujarnya.

Lebih Lanjut ia menghimbau kepada tenaga penyuluh kkbpk agar melakukan evaluasi dan pengembangan program kkbpk agar program tersebut bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
” One pkb one inovation, ” ujar Riviana.

 

Hal ini dimaksudkan agar tenaga penyuluh kkbpk dapat menjadi tenaga penyuluh yang kreatif dan mampu menciptakan sebuah inovasi bagi peningkatan program kkbpk.


Riviana berharap dengan penyediaan sarana dan prasarana penyuluh kkbpk yang salah satunya adalah pengadaan sepeda motor bagi tenaga penyuluh kkbpk dapat menunjang kerja operasional tenaga penyuluh kkbpk dalam melaksanakan tupoksinya sebagai tenaga lini lapangan.
“Masih banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh ppenyuluh kkbpk diantaranya adalah pembangunan balai penyuluh yang Insya Allah akan segera terwujud di tahun 2018 melalui dana alokasi khusus pusat BKKBN,” harapnya.


Selain itu Riviana menambahkan dari sumber dana yang sama di tahun 2018 nanti penyuluh kkbpk akan mendapatkan smartphone untuk menunjang kinerja.
“Besar harapan kami selain dana DAK hendaknya pemerintah daerah melalui dana APBD juga dapat mengalokasikan anggaran untuk program kkbpk sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mensukseskan program kkbpk, ‘ ujar Riviana. (Dian/Helena)