Sejumlah OPD Disidak Pasca Cuti Bersama Lebaran

Penajam,  Pasca Hari libur perayaan Hari Raya Idul Fitri 2018 dan cuti bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) di sejumlah instansi yang ada di Pemerintah PPU.

 

Pelaksanaan kegiatan itu dilakukan oleh Asissten I Bidang Pemerintahan Suhardi, Asissten II Bidang Pembangunan dan Kesra Ahmad Usman dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Alimuddin beserta jajaran staf dan tenaga ahli mengunjungi sejumlah kantor dinas dan pelayanan masyarakat di seputar pusat pemerintahan daerah serta pengecekan kehadiran para ASN maupun THL.

 

Asissten III Administrasi Umum dan Keuangan Sekertariat PPU Alimuddin mengatakan bahwa kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan monitoring terkait kedisiplinan dan kehadiran para pegawai.

 

Dari data yang ada, untuk tingkat kehadiran dari hasil monitoring dan pengecekan secara bersama melalui daftar hadir dan keterangan di masing – masing unit kerja telah mencapai 90 persen bahkan lebih.

“Hasil rekap yang masuk dari SKPD yang dihimpun oleh Dinas Badan Kepegawaian (BK) finalisasi terakhir itu yang tidak hadir tanpa keterangan ada empat orang pegawai, persentasenya itu 99 persen yang hadir pada hari ini,” jelasnya.

 

Sidak ini bagian dari upaya monitoring serta penegakan kedisplinan dan kehadiran para seluruh pegawai yang bertugas di lingkungan Pemerintah PPU.

 

Alimuddin juga mengatakan bahwa untuk pegawai yang tidak hadir itu akan dikenakan sanksi oleh kepala SKPD masing – masing.

“Nanti akan diberikan sanksi pembinaan oleh kepala SKPD nya masing – masing. Sanksi berupa teguran lisan dan akan diberikan pemahaman, kita kan sudah diberikan cuti panjang oleh pemerintah pusat kalau untuk bersilaturahmi ketempat keluarga itu sudah cukup dan seharusnya hari ini sudah masuk kerja semua,” jelasnya.

 

Ditambahkannya, kedisplinan pada ASN dan jajaran unit kerja pendukung lainnya yang hingga kini dilakukan harus terus ditingkatkan termasuk pimpinan OPD di masing – masing unit kerja harus terus membina dan memonitoring jajaran perangkat unit kerjanya sebagai upaya pelaksanaan dan penegakan kinerja baik sebagai unsur pendukung pelaksanaan pemerintah daerah maupun pelayanan masyarakat di unit kerja. (Fadly/Helena)