Satpol PP Kab. PPU Gelar Upacara HUT Ke-68

Penajam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP Indonesia ke-68 Tahun di Halaman Kantor Bupati Senin (5/3/) dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Tohar, MM.

Tohar menjelaskan, perayaan ulang tahun kali ini bertepatan dengan tahun politik. Setidaknya di tahun ini, ada beberapa agenda besar yang akan digelar, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Pilkada Bupati/Wakil Bupati Penajam Paser Utara, dan tahapan Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden tahun 2019 yang juga digelar bersamaan. Oleh karena itu peran Satpol PP menjadi penting di tahun politik. Satpol PP harus ikut mengawal dua agenda nasional tersebut. Kesiap siagaan harus lebih ditingkatkan.

“Maka tema yang diambil dari hari jadi Satpol PP ke 68 kali ini adalah Satpol PP  siap mengawal Pilkada serentak 2018,” kata Tohar.

Tema ini lanjut Tohar, mengandung arti, Satpol PP harus lebih siaga di tahun politik ini. Sebagai perangkat daerah, Satpol PP akan ikut terlibat langsung mengawal pesta demokrasi, terutama Pilkada. Keterlibatan Satpol PP, memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat tetap terjaga. Karena itu Tohar meminta, Satpol PP lebih meningkatkan lagi kesiapsiagaannya.

“Sesuai aturan Satpol PP mempunyai tugas pokok antara lain, membantu menjaga ketenteraman penyelenggaraan Pilkada baik sebelum, atau pada saat pemungutan maupun setelah pelaksanaan Pilkada,” kata Tohar.

Tugas pokok lainnya, kata dia, ikut membantu dalam konteks tugas sosial. Tentu, di tahun politik ini, dinamika politik akan meningkat. Potensi gangguan keamanan juga akan ikut menguat. Tohar pun meminta, agar dari sekarang, Satpol PP lebih meningkatkan upaya deteksi dininya. Sehingga  potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bisa diantisipasi. Dengan begitu, masyarakat akan merasa terlindungi.

“Untuk menyikapi situasi dan kondisi yang akan terjadi sesuai dengan tugas dan fungsinya Satpol PP di daerah harus dapat menyiapkan diri sejak dini,” ujarnya.

Tohar juga  mengingatkan agar Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, harus tetap berpedoman pada aturan yang ada. Pedoman yang dimaksud,  Peraturan Mendagri No 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP.

“Oleh sebab itu saya meminta kepada gubernur agar mengkoordinasikan bupati/walikota di daerah masing masing untuk mengambil langkah-langkah antisipasi,” ujar Tohar.

Selain itu, Tohar  juga meminta koordinasi, komunikasi dan sinergi dengan instansi terkait seperti KPUD,  Bawaslu, TNI, Polri dan Kesbangpol lebih diintensifkan. Tentunya dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki, ini adalah kuncinya. (Helena)