PPU Deklarasi Anti HOAX

Penajam, diskominfo – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Unsur Forum Koordinasi Perangkat Daerah, Unsur Media, Penggiat Media Sosial dan Unsur Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU) melaksanakan Deklarasi Anti HOAX pada hari Senin, (2/10) di Halaman Upacara Sekretariat Daerah Kab. PPU.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. PPU Budi Santoso, AP menjelaskan bahwa kegiatan deklarasi ini merupakan bagian dari program memerangi dan membersihkan media sosial dari ataupun yang bersifat hasutan.

“Deklarasi ini merupakan langkah awal Sosialisasi kepada masyarakat Kab. PPU agar menggunakan media sosial dengan cerdas dan arif.” jelas Budi.

Budi Santoso menambahkan bahwa Deklarasi ini sengaja dilaksanakan pada Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, disamping jumlah massa yang hadir sebagai peserta Upacara adalah dari berbagai elemen Masyarakat, juga mengingat saat ini ramai isu pro dan kontra tentang peristiwa G30S PKI 52 tahun silam. Dan itu merupakan salah satu contoh informasi yang perlu disikapi. Oleh karena itu, agar seluruh Masyarakat Kab. PPU terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ikut-ikutan menyebarkan informasi yang kontra dengan keputusan Pemerintah terkait peristiwa G30S PKI.

“Kita sebagai ASN adalah corong Pemerintah, wajib hukumnya mendukung dan menyampaikan informasi apapun kebijakan Pemerintah, baik Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku” tegas Budi.

Lanjut Budi Santoso, Deklarasi Gerakan Anti HOAX ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Petugas (Satgas) Anti HOAX yang tugasnya memantau penyebaran informasi di Kab. PPU baik melalui Media Cetak, Media Elektronik, Media Online maupun Media Sosial.

“Khusus Media Online dan Media Sosial, kami himbau kepada Administratornya untuk menelaah, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari kebenaran sebuah berita terlebih dahulu sebelum di posting” harap Budi.

Sementara itu Bupati Penajam Paser Utara Drs. H. Yusran Aspar, M.Si saat di wawancara mengatakan Penyebaran kebencian dan fitnah melalui media sosial (medsos) seperti,  Instagram, facebook, tweeter  dan lain sebagainya merupakan tindakan yang salah. Tindakan tersebut bisa menjadi pembunuhan karakter. Sebagai masyarakat khususnya PPU harus ada kesadaran untuk menolak berita hoax tersebut.

Menurut Yusran,  di PPU HOAX ini belum terlalu parah walaupun ada beberapa berita yang dalam hal ini salah mengamati berita tersebut, karena ketidakpuasan persoalan sehingga hoax pun timbul, oleh karena itu, diharapkan kepada semua pihak baik OPD-OPD dan masyarakat luas agar tetap menjaga dan jangan sampai kebablasan.

“Kami himbau kepada masyarakat terkait berita hoax yang tidak jelas dapat disampaikan sesuai dengan jalur yang ada. Jangan menerima hoax secara mentah tanpa mencari terlebih dahulu sumber kebenaran yang ada,” tegasnya.

Ditempat yang sama Wakil Ketua II DPRD,  Sudirman menambahkan, dengan adanya deklarasi ini, harapannya oknum yang kerap menyebarkan berita fitnah dapat berkurang. Deklarasi itu jangan hanya pada saat penandatanganan saja,  tapi perlu adanya pemberitahuan, pengumuman atau selebaran di masing-masing OPD dan masyarakat.

“Penyebaran hoax dapat dilihat sekarang ini ketika menerima share berita dari orang-orang  dan bukan dari oknum langsung. Ini bearti tindakan ada-ada saja. Harapannya kegiatan itu dapat menyadarkan masyarakat,  bahwasanya berita yang tidak benar dan menyebarkan kebencian itu tidak dibenarkan apalagi bernuasan agama tentunya,” pungkas sudirman. (Helena)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *