PENGURUS DPC LAKI PPU DILANTIK

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H. Yusan Aspar mengatakan di Indonesia masih terdapat banyak sistem penerapan hukum yang kurang tepat, ia menjelaskan bahwa menjadi kepala daerah tentu dituntut untuk mensejahterakan rakyatnya, ia mengatakan sangat setuju langkah Laki melaksanakan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, hal ini disampaikannya pada Pelantikan Pengurus dan Seminar Anti Korupsi Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) PPU, Periode 2017-2022.

“Kesejahteraan belum tercapai di negeri ini, terkait tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah pejabat tidak semuanya merupakan kesengajaan, ajaran manapun termasuk di dalam Alqur’an pun tak ada ayat yang mengajarkan orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, Pancasila pun tidak mengajarkan hal seperti itu,” ungkap Yusran.

Berkenaan dengan hal tersebut tambahnya LAKI menyuarakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, dengan demikian kinerja Laki  diharapkan harus berbasis keadilan, ia mengilustrasikan pengalamannya ketika melaksanakan Haji di Tanah  Susi Mekkah, disana banyak gedung-gedung yang diberi nama sesuai pemilknya, mereka sejahtera dan mereka bangga, artinya mereka secara terang-terangan  menamai asset mereka dengan nama pemiliknya artinya dibangun bukan dari hasil korupsi.

Menurutnya ondisi seperti inilah yang diinginkan Indonesia, rakyatnya kaya, pengusahanya kaya dan pejabatnya juga kaya semua dan tidak bermasalah, namun kata dia bangsa Indonesia saat ini dalam keadaan galau, Bupati menyebut kalangan tertentu ada yang senag melihat orang susah dan ada pula yang susah melihat orang senang, sedangkan mereka yang hidup di negeri-negeri barat tidak ada masalah korupsi, terjdinya korupsi persoalan utamanya hanyalah masalah kesejahteraan.

Yusran menyambut baik Seminar yang mengusung tema Optimalisasi dana APBD dan APB-des, bila LAKI melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, ia berharap tak ada lagi korupsi namun ia lebih yakin korupsi akan berkurang, dengan demikian pejabat sejahtera, perangakat desa sejahtera dan warga masyarakatpun sejahtera.

Ketua DPC Laki PPU Hendri Sutrisno menegaskan, untuk melawan, mencegah dan meberantas tindak pidana  korupsi di daerah ini dalam rangka membangun PPU dan meningkatkan  kesejahteraan yang merata berkeadilan lahir dan batin harus ada dukungan dari berbagai pihak dan harus ada komitmen bersama seluruh komponen masyarakat termasuk bupati, ketua DPRD, Kepolisian dan kejaksaan, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang berlaku.

“Dalam melaksanakan tugsanya LAKI akan mengacu  Undang-undang Nomor 31, Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20, Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi, Pelantikan DPC Laki PPU merupakan momen yang sangat penting karena kedepan LAKI PPU akan melaksanakan sejumlah program yang utamanya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena korupsi bukan budaya makanya harus kita lawan, LAKI harus bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan dan komponen masyarkat lainnya bersama-sama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, semoga tindak pidana korupsi di PPU kedepannya bisa di  minimalisir,” terangnya (humas8/Helena)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *