DKP Provinsi Kaltim dan Pemkab PPU Gelar Aksi Bersih Pantai di Tanjung Jumlai

Penajam, Universitas Georgia Amerika Serikat menyebutkan bahwa Indonesia termasuk 10 besar dari Negara-negara penyumbang sampah plastik yang mencemari lautan, hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur  (Kaltim) Reza Idra Riadi pada Aksi Bersih-bersih Pantai yang kegiatannya dipusatkan di Pantai Tanjung Jumlai Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dihadiri Bupati dan Wakil Bupati terpilih Abdul Gafur Mas’ud dan Hamdam, Minggu (19/8).

“Gerakan ini merupakan aksi nyata melakukan bersih-bersih pesisir dan pantai yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang bersama-sama melibatkan seluruh warga pesisir pantai Nusantara dan Komunitas Pecinta Laut Nusantara, kegiatan ini adalah untuk mengurangi jumlah sampah plastik dan sampah dilaut Nusantara pada tahun 2015 dengan capaian 70 persen, suatu target yang cukup ambisius,” kata dia.

 

Penelitian tersebut lanjut Reza Indra, ditunjukkan oleh Universita Georgia AS bahwa Indonesia termasuk 10 besar penghasil sampah, ini termasuk kondisi yang buruk, karena Negara kita tergolong penyumbang plastic terbanyak kelaut mencapai angka 1,2 juta Metric ton pertahun.

“Untuk itu marilah kita menjaga kebersihan pantai kita dari sekarang dengan tidak membuang sampah plastic dan sampah yang sulit di urai oleh organic, sehubungan dengan kegitan ini Pemerintah Provinsi Kaltim menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten PPU yang bersedia menjadi tuan rumah kegiatan bersih-bersih pantai, hal yang sama juga disamapaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah berkomitmen dan memberiakan dukungan dalam upaya memberikan dukungan atas keberhasilan pengendalian pencemaran limbah di pesisir laut Provinsi Kaltim, dimana beberapa waktu lalu telah terjadi tumpahan limbah dan minyak yang telah berhasil diatasi, diharapkan kejadian yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang,” tegasnya.

Dikesempatan yang sama Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak mengatakan Penajam merupakan salah satu titik dari 73 lokasi yang ada di Indonesia sebagai obyek kegiatan bersih-besih pantai, untuk Kaltim ditunjuk Kabupaten  PPU yang diberikan tanggungjawab oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk fokuskan mengawasi pesisir dan pulau-pulau kecil agar masyarakatnya tidak lagi membuang sampah ke laut dan kepantai, karena laut bukan lagi dianggap berada dibelakang rumah namun menjadi depan rumah, diharapkan laut menjadi masa depan bangsa.

“PPU merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pesisir pantai yang cukup panjang dan PPU merupakan salah satu bupper atau salah satu kota penunjang yang ada di Kaltim nah harapan kita ke depannya PPU menjadi penghubung antara kabupten dan kota lainnya yang ada di Kaltim,” katanya.

 

Sekretaris Daerah KAbupaten PPU H Tohar menambahkan, baik pantai maupun pulau kecil yang dimiliki merupakan pusaka bagi, ia berharap kegiatan ini membawa hikmah bagi warga PPU, gerakan yang dilaksanakan tersebut adalah diaktualisasikan dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat.

Terlepas dari itu ia menyampaikan beberapa kritsi bagi pihak terkait, sekarang ini kata dia masyarakat dihadapkan pada beberapa lokasi yang  memerlukan perhatian bersama, sebagai administrataur pemrintahan harus bekerja sesuai kewenangan, namun ada persoalan yang timbul dari tindak lanjut terhadap Undang-undang Nomor 23/2014 yang dinilainya masih mengambang, karena kewenangan tersebut sudah ditarik ke pemerintahan yang lebih tinggi yakni Pemerintah Provinsi, tetapi dibagian lain ada yang belum di tarik dari kewajiban pemerintah kabupaten kota.

 

Padahal terang dia rentang kendali itu akan terkontrol apabila didekatkan bukan dijauhkan, apabila kegiatan ini dilaksanakan secara tergopoh gopoh melibatkan kementerian kelalautan dan perikanan untuk pemeliharaan habiatat dan biota lautnya, kemudian lingkungan hidup untuk lingkungannya, tolak ukur kinerja adalah terciptanya lingkungan bersih dan asri memberikan keyamana lingkunagan hidup, semestinya pada momen seperti ini kementerian pariwiasata juga turut hadir sehingga hasilnya menjadi obyek pariwisata  atau destinasi semua orang sehingga ada keretarikan dengan alam ini.

“Starting poin ini diharapkan menjadi evaluasi kita kedepan, mudah mudahan manakala ada iven yang sama di konsepsi dengan baik ketika melibatkan stake holder sehingga ada hasil yang maksimal,” tutupnya. (Is/Helena)