Pemkab Gelar Review SPIP dan APIP

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) memggelar kegiatan Review Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP) dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Rabu (16/5).

Bupati Penajam Paser Utara Drs. H. Yusran Aspar, M.Si dalam arahannya mengatakan, terkait berbagai kegiatan pemerintahan ada euporia di luar sana yang seakan-akan kurang mendapatkan kepercayaan dari sejumlah kalangan, ketidak percayaan ini sering dialamatkan kepada para kepala desa, kepolisian, kodim, babinsa, dll.

“Seakan-akan kita ini tidak dipercaya, padahal acuan kita sudah jelas, tapi kita tidak bisa memahami bahwa seperti yang kita sampaikan bahwa ini merupakan euporia, kita harus pandai-pandai untuk bisa keluar dari berbagai kesulitan.” ungkap Yusran.

Lanjutnya, ada perencanaan dan penetapan anggaran, ada penatausahaan kemudian ada pula laporan, monev, ada perumusan kebijakan. Dibawahnya itu selain APIP, ada Konsultan, ini harus dipahami benar, jangan menggunakan lagu lama, kita ini laksana satu rumah satu keluarga, dibimbing, dibina baik-baik dan dibela karena hal tersebut.

“Sebelum jatuh kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK), ya ke APIP dulu, jadi APIP memang harus berperan, kebijakan diskresi tidak boleh dipidanakan, pahami betul bahwa kebijakan itu diantaranya ada di kepala daerah.” jelasnya.

Sebagai contoh ada beberapa Aparatur Sipil Negara yang belum 10 tahun berdinas di PPU sudah meminta pindah, kalau demikian berarti sudah tidak senang tinggal di PPU, alasannya masalah insentiflah dan lain sebagainya, maka jika ada hal demikian kalau ada yang minta pindah segeralah diproses, selain alasan insentif ada banyak alasan lain seperti ikut suami, kerena mendampingi istri dan lain sebagainya.

Kebijakan kepala daerah terkait visi-misi, adalah pasti menyelenggarakan pemerintahan, didalamnya terkait reformasi birokrasi pemerintahan, kelembagaan, kepegawaian, profesioanalisme, penguasaan IT.

“Kalau semua itu dikuasai maka itu merupakan dapur utama pelaksanaan pemerintahan, bagaimana jika ini belum semuanya dibenahi, maka dari itu tolong dipahami betul.” harap Yusran.

Terus tingkatkan kualitas pemerintahan ini, kata Yusran, tatalaksana dan reformasi pemerintahan, ada beberapa kebijakan diantaranya kebijakan dan diskresi tidak boleh dipidanakan.

“hal serupa ini jangan takut karena ada kasus beberapa waktu lalu saya mengeluarkan izin jual beli tanah, ini kebijakan untuk melengkapi administrasi, diterbitkan 2015, HGB nya juga dilengkapi izin lokasi, izin lokasi yang saya terbitkan bukan untuk persyaratan transaksi, ini tidak masalah dan merupakan diskresi semua.” jelasnya.

Tindakan administrasi harus memang dibedakan dengan niat korupsi, ini harus jelas mana temuan BPK dan mana yang bukan temuan, sedangkan temuan BPK masih diberikan peluang untuk perbaikan selama 60 hari, sebelum itu proses belum habis penegak hukum jangan dulu masuk, apalagi ada opini dari kejaksaan, kemudia soal kerugian Negara harus sportif tidak boleh mengada-ada nah ini harus berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Kasus korupsi tidak boleh diekspose secara berlebihan sebelum tahap penuntutan, biasanya ada lagi kebijakan baru bahwa kepala daerah tidak boleh mengadakan terobosan dalam membangun daerah, padahal ini penting, bagaimana kita bisa maju jika kita dikandangi oleh aturan-aturan yang kita langgar sendiri untuk menjerat kita,

“Yang jelas tata ruang kita ada di Bapelitbang, saya sudah sarankan kita buat usul kepada pemrintah pusat supaya ada fleksibilitas kewenangan daerah disana, karena tata ruang yang kita susun seingat saya 2010 kita mengusulkan, 2014 baru disetujui ini sudah ketinggalan berapa lama” ungkap Yusran.

Yusran juga menyampaikan bahwa progres perencanaan yang ada terbatas, tidak bisa menjangkau 10 hingga 20 tahun yang akan datang.

“tanpa kebijakan tambah terhambat pembangunan kita, nah oleh sebab itulah perlu ada terobosan ini, daearah lain banyak mengambil kebijakan diskresi seperti itu, itu yang menyesuaikan di reviu belakangan, peran APIP sangat luas, namun jangan hanya semata-mata mencari kesalahan saja akan tetapi berperanlah sebagai konsultan, dan penjamin sehingga kita semua tenang dalam bekerja. Tolong para kepala desa belajar dululah tentang administrasi keuangan, kemudian perencanaan dan penata usahaan, karena ini yang bakal disorot oleh penegak hukum, kalau kita lengkap insya Allah tidak ada masalah, jangan sampai hanya akibat kurang pemahaman kita, kita menjadi lalai. (Is/Helena)