KPU Sosialisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon)

Penajam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur menggelar sosialisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PPU tahun 2018 di Gedung KPU PPU, Selasa (2/1).

Acara sosialisasi dipimpin Ketua KPU PPU Feri Mei Efendi dan dihadiri para pengurus Partai Poltik (Parpol) , Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Plitik (Kesbangpol) di Kabupaten PPU.

Dalam sambutannya, Feri Mei Efendi mengatakan bahwa pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati PPU akan dibuka pada tanggal 8 Januari 2018 dan ditutup tanggal 10 Januari 2018 jam 00.00 wita.

“Kalau penetapan calon dilakukan pada 12 Februari 2018 mendatang,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dalam proses pencalonan tersebut terdapat dua syarat yakni syarat calon dan syarat pencalonan. Syarat calon lebih kepada syarat pribadi pasangan calon tersebut seperti daftar riwayat hidup calon, sedangkan syarat pencalonan terdiri dari kesiapan kursi dan Parpol beserta Surat Keputusan Parpol tentang paslon.

“Kita telah memberikan dokumen persiapan secara utuh kepada para parpol agar dapat diteruskan ke pasangan calonnya atau timsesnya, kemudian disiapkan,” jelasnya.

Dirinya meminta para timses dan parpol pengusung pasangan calon agar dapat membawa berkas dokumen perdaftaran secara utuh. Sampai saat ini ditegaskan Feri, partai yang memiliki jumlah kursi lengkap (5 kursi/red) dan berhak mengusung hanya satu partai yakni partai Golkar, sedangkan yang lainnya harus berkoalisi dengan partai lain.

“Saya mengingatkan kepada seluruh partai politik untuk menyiapkan paslonnya minimal dengan dukungan 5 kursi,” ujarnya.

Selanjutnya, terkait calon dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Feri, harus dapat membuktikan surat pernyataan sedang melakukan proses pengunduran dirinya dari ASN saat mendaftar sembari mengurus proses pengunduran diri.

“Ketika sudah ditetapkan sebagai calon di 12 Februari 2018 nanti, maka ASN tersebut sudah harus melampirkan bukti persetujuan pengunduran diri dari Pimpinan daerah,” tutupnya. (NK/Helena)