Kemenag Sosialisasi Prosedur Pembangunan Tembah Ibadah

Penajam, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU) menggelar Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 sekaligus Pengukuhan Pengurus Pemuda Lintas Agama (Pelita) di Aula Kemenag Kamis (30/11).

Dalam sambutannya Kepala Kemenag PPU Maslekan mengatakan bahwa dalam mendirikan rumah ibadah ada syarat administratifnya, salah satu diantaranya adalah bahwa pengguna rumah ibadah itu adalah minimal 90 jiwa. Hal ini dungkap Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten PPU H Maslekhan.

“Sebagai contoh kalau di Pulau Sulawesi itu ada perda atau Pergub yang mengatur bahwasanya rumah ibadah itu harus diisi oleh 50 KK, kemudian ada pula yang mengatakan harus memenuhi syarat minimal 100 KK baru bisa, kalau 1 KK disitu ada 2 orang, berarti persyaratannya rumah ibadah itu harus ditempati oleh 200 orang, nah ini diambil yang simple, atau jalan tengahnya yaitu 90 jiwa, ini adalah pengguna nyata,” terang Maslekhan.

Selain itu juga harus disertai dengan foto copy KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenag. Apabila menggunakan KTP berarti disitu adalah usia dewasa, sama seperti yang disampaikan oleh Pendeta Beni bersama Ridwan Lubis pada sebuah kesempatan beberapa waktu lalu.

“Ini adalah aturan Nasional bukan aturan lokal, kalau aturan nasional dimanapun satu saat daerah akan menemukan aturan yang sama.” jelasnya.

Adapun pasal yang lain meyebutkan, pendirian rumah ibadah pada dasarnya ada rumah ibadah tingkat desa atau kelurahan, ada rumah ibadah tingkat kecamatan, ada rumah ibadah tingkat kabupaten dan ada pula tingkat provinsi dan seterusnya.

“Jika seandainya dalam satu desa itu tidak terpenuhi 90 jiwa maka ini menggunakan kearifan lokalnya naik derajatnya menjadi rumah ibadah tingkat kecamatan, sehingga di sebuah kecamatan ada desa atau kelurahan mau mendirikan rumah ibadah ternyata pengguna nyatanya tidak mencapai 90 jiwa maka ini boleh mencari 90 nya ke desa tetangga, kalau sudah ke desa tetangga berarti rumah ibadah ini statusnya bukan rumah ibadah tingkat desa namun rumah ibadah tingkat  kecamatan,” tambahnya.

Kalau dalam satu kecamatan ternyata tidak terpenuhi jumlah 90 jiwa maka menurutnya kecamatan dimaksud boleh mengambil ke kecamatan yang lain sebagai ilustrasi Kecamatan Penajam tidak memenuhi 90 jiwa, maka boleh mengambil ke Kecamatan Waru.

“hanya saja statusnya ini bukan lagi rumah ibadah tingkat kecamatan namun telah menjadi rumah ibadah tingkat kabupaten, ini adalah sebuah kearifal lokalnya.” ungkapnya.

Masalah lokasi pembangun itu tergantung kesepakatan antar desa atau antar kecamatan dengan catatan dalam pasal berikutnya yang perlu diperhatikan tetap menjaga kerukunan, selain dari pada kebutuhan nyata yang ada. Selain itu juga harus mendapat dukungan dari tetangga kanan kiri yang mendukung minimal 60 jiwa, bukan termasuk dari yang 90 jiwa, dibuktikan dengan foto copy KTP dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

“Enam puluh jiwa ini tidak mutlak harus 1 agama, yang memberikan dukungan untuk mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah boleh dari agama apa saja. Apabila seandainya ini tercampur dari berbagai macam agama yang 60 orang ini memberikan dukungan, disinilah nampak kerukunan agamanya yang luar biasa.” jelas Maslekan.

Menutup sambutannya, Ia menjelaskan dengan adanya Peraturan Bersama Kemenag dan Mendagri ini, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, karena penafsirannya yang berbeda dan tidak bisa ditafsirkan secara pribadi, karena ini adalah pasal yang sudah disepakati.

“Tetapi di dalam Peraturan bersama ini biasanya dilampiri dengan tanya jawab, rumah ibadah itu adalah rumah yang digunakan untuk beribadah dan memiliki ciri khusus, misalnya kalau di dalam agama Islam cirinya adalah rumah ibadah itu tidak pernah terputus dari salah satu rutinitas dalam beribadah demikian pula dengan agama lain,” Pungkasnya. (Helena)