Inspektorat Sosialisasi SPIP

Penajam,  Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh Kepala OPD, Kabag, dan Kasubbag Pemerintah Daerah Kabupaten PPU.

Sosialisasi ini merupakan implementasi dari PP No. 60 Tahun 2008. “Regulasi PP No. 60 Tahun 2008 mengharuskan masing-masing lembaga melaksanakan Sistem Pengendalian Intern. Makanya kami sosialisasikan kembali, karena ditargetkan pada tahun 2019 semuan penyelenggara kenegaraan harus berada pada level tiga,” ujar Kepala Inspektorat Paheran Husni di Aula Lantai III kantor Bupati PPU, Selasa (29/08).

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah PPU Drs Tohar menyampaikan” bahwa SPIP ini bukanlah barang baru” kita hadir disini untuk turut serta dan terlibat aktif dalam rangka memahamkan konsepsi pengendalian Internal Pemerintah serta meningkatkan kapabilitas APIP, SPIP ini bukan barang baru, Tohar mengigatkan “ Bukankah ketika kita membentuk organisasi perangkat daerah dan struktur organisasi disi oleh para pajabat , SPIP harus hadir menyertai dari kedudukan siapa saja yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural tersebut”

Lanjut Tohar “Kondisi realitas kita SPIP ini harus ada dalam diri kita masing-masing sebagai bagian dari sistem, karena ini merupakan sistem saling berkaitan. Pemerintah daerah merupakan totalitas sistem, mengampuh seluruh kewenagan pemerintah yang telah menjadi kewenagan hak pemerintah daerah, cerminannya adalah daerah diberi kewenagan untuk membentuk organisasi perangkat Daerah (OPD) yang sifatnya teknis urusan pemerintah daerah, unsur pelaksana, dan unsur staf pelaksana.

Tohar mengigatkan kembali bahwa tanggung jawab tertinggi terhadap SPIP adalah kepala daerah namun tidak mungkin bisa dijangkau semua maka ada pengendali yang dimiliki oleh setiap pejabat yang telah didudukan dan diberi kewenagan untuk melakukan suatu tindakan. Kewenagan yang diberikan kepada pejabat harus bisa melakukan pengendalian mampu mengembalikan atau berjalan pada jalurnya manakala tidak sesuai.

Tohar menjelaskan “Mengapa SPIP kita masih rendah?,  bahwa ini merupakan sifat dasar manusia yang tidak mau dikendalilan bahkan oleh dirinya sendiri selalu mementingkan ego keinginan sendiri dan ada rewads yang diinginkan dalam setiap tindakan bukankah Kita ASN status yang kita sandang yang melekat telah diberi nilai jangan semua pekerjaan hanya berdasarkan menghasilkan sesuatu.

Tohar berharap setelah acara sosialisasi spip ini kepada seluruh kepala SKPD utk dapat menerapkan sistem  pengendalian intern dimasing” SKPD agar nilai dari maturitas spip kabupaten penajam Paser utara bisa naik ke level selanjutnya dan kepada seluruh SKPD dapat melakukan penilaian resiko terhadap program dan kegiatan serta membuat rencana tindak pengendalian (Helena)