Ini Sikap Lembaga Adat Paser PPU Menghadapi Pilkada 2018-2023

Penajam, Lembaga Adat Paser (LAP) Cabang Penajam Paser (PPU) menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pengurus kecamatan, Seluruh Kepala Adat Paser se-Kabupaten PPU dan Laskar Pemuda Adat Paser (LPAP) Jumat (12/1) di Cafe Bulau Sayang.

Ketua LAP Cabang PPU Musa mengatakan bahwa rapat ini digelar untuk mengambil sikap terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PPU periode 2018-2023.

“Hari ini semua pengurus dan beberapa Kepala Adat serta beberapa ormas adat saya kumpulkan untuk duduk bersama membuat kesepakatan menyikapi pilkada, karena banyak pengurus LAP yang menjadi pengurus Partai Politik. Sebagai Ketua LAP, saya menyatakan bahwa Kelembagaan LAP harus netral dan tidak ada yang membawa Lembaga untuk mendukung salah satu kandidat” Jelas Musa.

Terlepas sebagai pengurus LAP, Kepala Adat, dan pengurus LPAP, Musa yang juga merupakan Pengurus DPC Partai Golongan Karya PPU ini tidak melarang masing-masing individu untuk menggunakan hak pilih masing-masing dengan catatan tidak boleh menggunakan atribut dan fasilitas serta jangan mengatasnamakan kelembagaan.
Sementara itu Pembina LAP, Malisa, yang juga merupakan Pengurus DPC Partai Demokrat menyampaikan hal yang senada.

“Saya mohon agar secara organisasi, seluruh pengurus LAP, Kepala Adat dan LPAP harus netral.  Atribut dan stempel organisasi agar tidak digunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Namun secara individu, silahkan belajar untuk menghadapi tahun politik. Gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing.” tegas Malisa.

Malisa berharap agar secara individu, Masyarakat Paser harus banyak belajar tentang politik dan memahami politik untuk menghadapi Pemilu Legislatif dan untuk berdaulat secara politik.

“Sebagai Pembina LAP, saya sangat bangga dengan semua tokoh-tokoh LAP dan Kepala Adat yang ada, bahwa kesemuanya saat ini sangat luar biasa pemahamannya tentang politik” ungkap Malisa.

Ditempat yang sama, Bahrani, selaku Pembina LAP dan yang juga merupakan Ketua DPC Partai Nasional Demokrat PPU juga menyampaikan hal yang serupa bahwa secara kelembagaan LAP, Kepala Adat dan LPAP harus netral.

“Artinya secara kelembagaan tidak memihak dan mengarah kepada siapa-siapa. Namun secara individu, silahkan” pungkasnya. (Helena)