DPRD PPU Gelar Rapat Paripurna Penyampaian 17 Raperda

Penajam, Dalam rangka pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah, maka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD yang kemudian diparipurnakan, merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui sebelum Rancangan Peraturan Daerah dibahas bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Oleh karena itu, acara yang kita laksanakan pada hari ini, merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan legalitas terhadap sebuah Produk Hukum Daerah.

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H Yusran Aspar menyampaikan hal ini pada Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan dan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap 17 Raperda Pemerintah, Penyampaian dan tanggapan Bupati terhadap 2 Raperda inisiatif DPRD Kabupaten PPU, di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten PPU (27/2).

Yusran Aspar memaparkan, Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan legislasi tersebut merupakan salah satu bentuk kinerja pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif. Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Penajam Paser Utara melalui Badan Legislasi Dewan telah menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018.

“Sebagaimana paripurna tersebut yang kita laksanakan adalah masa sidang I penyelesaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, baik yang berasal dari usulan pemerintah daerah maupun yang berasal dari inisiatif DPRD. Semoga penyelesaian bersama Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)  tersebut, nantinya akan selalu dalam kerangka jalinan siltaturrahim yang diberkahi Allah SWT, sehingga memunculkan produk hukum daerah yang berkualitas yang mampu menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan kemasyarakatan,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sesuai hasil kesepakatan antara Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tim Legislasi Pemerintah Daerah mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, maka pada sidang paripurna ini, Pemerintah Daerah menyampaikan 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah, yang dipandang prioritas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Adapun ke-16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang kami ajukan tersebut yakni:

  1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;
  2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek;
  3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran;
  4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  5. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
  6. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;
  7. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame;
  8. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel;
  9. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
  10. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
  11. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  12. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  13. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan;
  14. Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
  15. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
  16. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
  17. Raperda tentang Master Plan Kawasan Industri Penajam

“Dengan demikian ke-16 (enam belas) Raperda yang diajukan kami anggap sebagai Raperda yang penting dan strategis untuk dijadikan menjadi Produk Hukum dan menjadi dasar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, pembangunan dan kemasyakatan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Penajam Paser Utara,” tutupnya. (Helena)