DP3AP2KB GELAR RAKER PEMETAAN ISU DAN DAMPAK KEPENDUDUKAN

Penajam, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU) menggelar pertemuan stakeholder dan mitra kerja dalam pemetaan isu dan permasalahan dampak kependudukan. Kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan The Rich Hotel Kelurahan Lawe-lawe Kamis (9/11} dan dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur , Drs. Ely Kusnaeli, M. MPd.

Dalam sambutannya Ely menyampaikan kegiatan ini adalah bentuk kerjasama BKKBN Provinsi Kaltim dengan koalisi kependudukan Kaltim dan mitra kerja untuk berdialog tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
“Jika berbicara penduduk kita harus berbicara kuantitas yaitu dengan mengatur jarak dan jumlah kelahiran dengan didasari norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan harapan kualitas penduduk bisa ditingkatkan dan kesejahteraan penduduk bisa dicapai ,” ujar Ely.


Ely menjelaskan dalam pembangunan berwawasan kependudukan harus memperhatikan situasi dan potensi yang ada di daerah itu sendiri. Penduduk tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek/pelaku pembangunan dan produsen pembangunan. Manusia harus mempunyai kualitas sehingga mempunyai daya saing dikalangan bangsa-bangsa di dunia.
“Untuk mencapai hal tersebut, kesadaran dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga,” terangnya.


Lebih lanjut ia menghimbau agar stakeholder dan mitra kerja terkait dapat bersatu padu demi terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan.


Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kepala DP3AP2KB Kab. PPU, Riviana Noor menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para stakeholder dan mitra kerja tentang pemetaan isu dan permasalahan dampak kependudukan di Kabupaten PPU. Ia menjelaskan bahwa di Kab. PPU laju pertumbuhan penduduknya masih sangat kecil yaitu 1,39% pertahun.

“Walaupun laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten PPU ini masih relatif sangat kecil, kita harus menjaga laju pertumbuhan penduduk di Kab. PPU agar tidak melebihi laju pertumbuhan penduduk nasional dengan melaksanakan 8 fungsi keluarga bersama dengan stakeholder dan mitra kerja terkait,” harap Riviana.


Kegiatan ini dihadiri oleh OPD terkait dengan narasumber dari koalisi kependudukan Kaltim. Hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah stakeholder dan mitra kerja dapat menindaklanjuti dan mengembangkan upaya solusi strategik analisis dampak kependudukan dan permasalahan dampak kependudukan di Kabupaten PPU. (Dian/Helena)