DP3AP2KB Gelar Pelatihan Hak Konvensi Anak

Penajam, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU) bekerja sama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Pelatihan Hak Konvensi Anak (KHA), Selasa (6/3) di Aula Lantai 3 Kantor Bupati dan dibuka oleh Asisten 1 Bupati, Suhardi, S.IP.

Bupati Penajam Paser Utara dalam sambutannya yang dibacakan oleh Suhardi mengatakan, bahwa Pemerintah Daerah  Kab. PPU menyambut baik dan mendukung kegiatan pelatihan KHA ini, karena anak merupakan investasi masa depan sekaligus aset daerah yang harus dilindungi. Oleh karena itu, dalam program pembangunan yang dilaksanakan sebisa mungkin menyediakan ruang bagi pemenuhan hak-hak dasar anak.

“Alhamdulillah, saat ini sudah ada beberapa program dan kebijakan yang dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak dasar anak maupun masyarakat, sepeti program wajib belajar sembilan tahun gratis, penanganan gangguan pertumbuhan linier yang disebabkan adanya malnutrisi asupan zat kronis (stunting) yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan” ungkap Suhardi.

Suhardi juga menjelaskan bahwa ada sepuluh desa di Kab. PPU yang menjadi locus penanganan angka Stunting yaitu : Desa Api-Api, Desa Babulu Laut, Desa Gunung Makmur, Desa Sri Raharja, Desa Sumber Sari, Desa Labangka Barat, Desa Tengin Baru, Desa Sukaraja, Desa Karang Jinawi dan Desa Binuang.

“Pemerintah Daerah Kab. PPU bersama masyarakat akan terus berupaya memastikan terpenuhinya hak anak. Oleh karenanya, melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif seluruh stakeholder terkait dalam upaya mewujudkan Kab. PPU sebagai Kabupaten Layak Anak” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas DP3AP2KB menerangkan, maksud diselenggarakannya Pelatihan KHA ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemangku kebijakan mengenai makna dan implementasi substansi KHA ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang isi dan implementasi KHA, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perlindungan dan pemenuhan Anak dan mengembangkan langkah-langkah startegis dalam implementasinya.

“Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2012, dimana salah satu indikator pemenuhan hak anak di Indonesia adalah tersedianya SDM terlatih tentang KHA, yaitu menunjuk pada orang dewasa yang memberikan pelayanan bagi anak, mendampingi anak, dan bekerja dengan anak” pungkasnya.

Hadir pada kegiatan ini, Kepala Kementerian Agama Kab. PPU, Maslekhan, Unsur Dinas DKP3A Provinsi Kaltim, Unsur Bapelitbang Kab. PPU, Unsur Dinas Sosial Kab. PPU, Unsur Dinas Pendidikan Kab. PPU, Unsur Dinas Kesehatan Kab. PPU, Unsur Dinas DUKCAPIL Kab. PPU, Unsur Dinas KOMINFO Kab. PPU, Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kab. PPU, Unsur Dishub Kab. PPU, Unsur Dinas Pariwisata Kab. PPU, Unsur Forum Anak Daerah Kab. PPU, Unsur Media Massa, Unsur Kecamatan se-Kab. PPU, Unsur Desa/Kelurahan dan se-Kab. PPU.

Kegiatan akan berlangsung selama tiga hari di Aula Lantai 3 Bupati (hari ini) dan di Ruang Pertemuan Penginapan Aqila (7-8 Maret 2018). (Helena)