Dishub PPU Akan Jalin Kerja Sama dengan Dishub DKI

PENAJAM   –  Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Penajam Paser Utara  (PPU) rencana akan menjalin kerja sama dengan Dishub DKI Jakarta terkait dengan pengujian kendaraan bermotor atau KIR. Kepala Dishub PPU Ady Irawan mengatakan, kerja sama tersebut akan dilakukan karena cukup banyak kendaraan wajib KIR berplat Jakarta beroperasi di wilayah PPU. Setelah ada kerja sama, maka kendaraan plat Jakarta bisa melakukan uji KIR di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Dishub PPU.

“Kedepan kami akan bekerja sama dengan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung Jakarta. Jadi, kendaraan plat Jakarta yang wajib KIR yang beroperasi di PPU, nantinya bisa melakukan uji KIR di PPU. Jadi, nanti tinggal ada pembangian bagi hasil retribusi pelayanan tersebut. Tapi, sistem bagi hasilnya nanti akan dibicarakan dengan pihak Dishub DKI Jakarta,” kata Ady Irawan, Selasa (4/12).

 

Ady Irawan mengungkapkan, puluhan kendaraan wajib KIR dari ibukota negara beroperasi di PPU. Namun, Dishub masih melakukan pendataan untuk mendapatkan data ril.

“Kami bersurat ke pihak kepolisian untuk meminta data kendaraan plat Jakarta. Karena data kendaraan plat luar Kalimantan Timur ada di kepolisian,” terangnya.

 

Ady Irawan menekankan, kerja sama pengujian KIR dengan DKI Jakarta tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi.

“Segala potensi pendapatan daerah kami optimalkan, meskipun nilainya tidak terlalu besar,” terangnya.

 

Jumlah kendaraan wajib KIR baik itu angkutan umum maupun truk yang beroperasi di daerah sebanyak 5.000 unit. Ady Irawan menekankan, kendaraan wajib KIR tersebut harus melakukan uji kelayakan setiap enam bulan sekali.

“Untuk biaya retribusi pelayanan uji KIR hanya Rp 40 ribu,” tuturnya.

 

Dishub juga telah melakukan pelayanan uji KIR dengan menggunakan aplikasi online. Mantan Kabag Humas dan Protokol Setkab PPU ini menekankan, pelayanan uji kelayakan kendaraan dengan sistem aplikasi online tersebut mulai dilakukan sejak 2017. Pelayanan online tersebut untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan.

“Kami juga menerapkan pembayaran retribusi pelayanan KIR dengan sistem non-tunai. Jadi, kedepan warga tidak lagi membayar menggunakan uang tunai,” tandasnya. (Helena)