Desa Girimukti Diresmikan Sebagai Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan

Pada 1 Januari 2014 lalu, telah diluncurkan secara nasional Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dimana di Indonesia BPJS dibagi menjadi 2 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan Asisten Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Suhardi pada Peresmian Desa Sadar Jaminan Ketenagakerjaan di Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU (21/12).

Oleh karenanya, saya menyambut baik dilaksanakannya kegiatan pada hari ini. Dimana kegiatan ini merupakan penguatan kapasitas organisasi dan kemitraan startegis, dimana salah satu inisiatif yang dapat dilakukan adalah melalui gerakan sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, melihat dari komposisi sebuah desa, dapat kita ilustrasikan bahwa sekitar 60% warga Indonesia secara administratif sebagai penduduk desa yang tersebar di 74.000 desa, hampir semua warga desa tidak mempunyai jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Sedangkan lanjutnya, seluruh warga desa yang berusia lebih dari 17 tahun baik laki-laki atau perempuan bekerja mandiri, sektor pekerjaan warga desa sesuai dengan lingkungan alam desanya desa-desa agraris, warganya bekerja disektor agraris, desa pinggiran hutan warganya bekerja disektor perkebunan atau kehutanan, desa pinggir laut atau desa pantai warga desanya bekerja disektor kenelayanan atau pengolah, pedagang ikan. Jenis pekerjaan ini sama halnya dengan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang barang tentu memiliki resiko pekerjanya masing-masing.

Hal senada disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Kusumo, menurutnya BPJS Ketenagakerjaan diperuntukkan bagi pekerja berusia lebih dari 17 tahun dan bekerja disemua sektor pekerjaan seperti perusahaan, pemerintahan, buruh, pekerja mandiri, informal, seperti petani, nelayan, pedagang dan lain sebagainya, sudah menjadi kenyataan saat ini bahhwa tingkat kecelakaan kerja yang lebih tinggi malah disektor informal, yaitu pekerja mandiri dikarenakan mereka langsung bersentuhan dengan alam dan kurangnya standar safety yang seperti dilakukan oleh perusahaan yang diberikan kewajiban untuk memberikan standart safety kepada para pekerjanya.

Untuk itu BPJS memberikan solusi baru yang sesuai dengan harapan perlindungan kerja dan kesejahteraan bagi semua BPJS Ketenaga kerjaan, oleh karenanya pencanangan desa Girimukti sebagai desa sadar jaminan sosial ketenaga kerjaan di Kabupaten PPU, yang mana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah merupakan niat mulia untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja dan keluarganya, dari resiko-resiko sosial akan dihadapi oleh para pekerja baik resiko karena kecelakaan kerja, resiko hari tua maupun resiko kematian,” terangnya.

Adapun mekanisme perlindungan yang diberikan lanjut Kusumo adalah menggunakan mekanisme asuransi, yang mana para peserta harus mengiur kepada badan penyelenggara, kemudia badan penyelenggara mengelola dana tersebut untuk menjamin kepastian memberikan perlindungan dan memberikan manfaat kepada peserta BPJS Ketenaga kerjaan, BPJS Ketenaga kerjaan meliputi 4 program yaitu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Dimana program jaminan ketenagakerjaan tersebut menurutnya adalah merupakan hak seluruh pekerja yang ada di Indonesia, hal tersebut sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 40, Tahun 2004, yaitu tentang sytem jaminan social nasional dan Undang-undang Nomor 24, Tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dimana setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya kedalam program jaminan sosial ketengakerjaan, saat ini peserta aktif di ketenagakerjaan secara nasional berjumlah 26 Juta yang terdiri dari pekerja penerima upah formal dan pekerja non penerima upah (mandiri) dilingkungan pemerintah termasuk non PNS maupun suasta, dan khusus di Kabupaten PPU peserta pemberi kerja ada 77 pemberi kerja dengan jumlah pekerja sebanyak 11.094 pekerja.

Yang juga termasuk sebagian pekerja non PNS yang sudah didaftarkan menjadi peserta diantaranya dari Dinas Ketenagakerjaan, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Sosial, Dinas PUdan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kejaksaan Negeri. BPJS Ketenga Kerjaan diamanahkan dapat melindungi seluruh tenaga kerja di seluruh Indonesia yang saat ini berjumlah kurang lebih 87 Juta pekerja dari semua sektor,” tutupnya. (humas8/Helena)