BPJS : TIDAK BOLEH ADA BIAYA TAMBAHAN APAPUN KEPADA PASIEN

Penajam, Menanggapi pengaduan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU) tentang pembebanan biaya tambahan pelayanan kesehatan dan obat-obatan oleh Fasilitas Kesehatan, di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), Kepala Kabupaten Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ika Irawati pun akhirnya angkat bicara.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/11) Ika menjelaskan bahwa selama ini pihaknya tidak pernah memberikan batasan klaim kepada FKTP dan FKRTL.

“Selama ini kita berpegang pada Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Dan untuk penggunaan obat kita berpegang pada Formulariun Nasional (Fornas)” ungkapnya.

Ika menjelaskan bahwa pada pelaksanaan pelayanan kesehatan, penggunaan obat disesuaikan dengan standar pengobatan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam pemberian pelayanan kesehatan, pasien membutuhkan obat yang belum tercantum dalam Fornas, maka hal ini dapat diberikan dengan ketentuan: pertama: digunakan apabila sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang biayanya sudah termasuk dalam kapitasi dan tidak boleh dibebankan kepada peserta/Pasien.  Kedua : hanya dimungkinkan setalah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi dengan persetujuan Komite Medik atau Kepala/Direktur Rumah Sakit yang biayanya sudah termasuk dalam tarif INA CBGs dan tidak boleh dibebankan kepada peserta/pasien.

“Jadi tidak ada alasan apapun peserta/Pasien BPJS/KIS dikenakan biaya tambahan baik jasa pelayanan maupun obat-obatan, kecuali peserta pindah kelas perawatan atas permintaan sendiri ke kelas yang lebih tinggi” jelas Ika.

Ika menambahkan bahwa BPJS Kesehatan akan membayar kepada FKTP dengan Kapitasi dan Non Kapitasi. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang mendaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sedangkan Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

“Fasilitas Kesehatan mengajukan klaim setiap bulan secara reguler paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya, kecuali kapitasi, tidak perlu diajukan klaim oleh Fasilitas Kesehatan. Klaim yang diajukan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan yang tujuannya adalah untuk menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan. Jadi Fasilitas Kesehatan tidak diperbolehkan meminta biaya kepada peserta/pasien selama mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.  Bahkan biaya ambulance pun tidak boleh dipungut dari pasien” pungkas Ika. (Helena)