Blanko E-Ktp Tersedia, Suket Dihentikan

Penajam, Penerbitan surat keterangan (suket) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah dihentikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menyatakan warga tidak perlu lagi menggunakan identitas pengganti kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) sementara tersebut. Mengingat, blangko KTP-el tersedia dan bisa dicetak kurang dari sehari.

Penghentian penerbitan suket ini telah dilakukan sejak 7 Mei 2018. Namun, masih banyak warga yang enggan melakukan pencetakan di Disdukcapil, sehingga masih menggunakan suket sebagai identitas sementara. Saat ini, sudah ada sekitar 3 ribu suket yang telah diterbitkan oleh Disdukcapil.

“Kalau tidak dihentikan, masyarakat akan terus menggunakan suket. Mereka malas mengurus KTP-el. Padahal, sudah bisa cetak,” ucap Kepala Disdukcapil Kabupaten PPU Suyanto, Jumat (18/5).

Menurut dia, kebanyakan warga enggan mengurus pencetakan KTP-el karena mengira prosesnya panjang. Padahal sekarang, hanya memerlukan waktu yang singkat. Cukup menyerahkan suket yang dimiliki, sebagai syarat untuk pencetakan KTP-el di Disdukcapil.

“Tinggal datang, serahkan suket, langsung dicetakkan KTP-el,” ujarnya.

Suyanto menambahkan, masa berlaku suket hanya sampai enam bulan sejak diterbitkan. Lewat dari itu akan dinyatakan kedaluwarsa, dan tidak bisa dipergunakan sebagai syarat administrasi kependudukan. Karena itu, dia menyarankan kepada warga PPU yang masih menggunakan suket, segera mencetak KTP-el di Disdukcapil.

“Jadi untuk mengurus berbagai hal bisa pakai suket, kalau sudah kedaluwarsa,” imbaunya.

Saat ini, persediaan blangko KTP-el di Disdukcapil tercatat 5 ribu keping. Sementara data print ready record atau warga yang telah melakukan perekaman data dan siap untuk dilakukan pencetakan KTP-el sebanyak 500 orang. Disdukcapil PPU berupaya untuk melakukan jemput bola dengan mengantarkan langsung ke kelurahan dan desa yang masih banyak warganya belum memiliki KTP-el. Seperti halnya yang dilakukan di Kecamatan Sepaku, pada pekan lalu.

“Kami titipkan di kantor kelurahan atau desa. Ada beberapa desa yang sudah kami datangi. Tinggal diambil warga yang ada di sana,” pungkas Suyanto. (KP/Helena)